Perkembangan ekonomi,politik,politik luar Negeri korea selatan dan korea utara

 Perkembangan ekonomi,politik,politik luar negeri korea selatan dan korea utara

  

Dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan memang bertetangga dari segi geografis bahkan dapat dikatakan mereka adalah saudara serumpun, namun pada kenyataannya hubungan antar kedua negara ini tidak terlalu baik, bahkan cenderung bermusuhan. Keunikan lain yang dapat ditemukan disini adalah, bagaimana negara yang sama-sama mengusung nama ‘Korea’ ini ternyata memiliki bentuk strategi perekonomian serta perpolitikan yang jauh berbeda. Dalam pembahasan inilah kita akan mencoba mengamati strategi perekonomian, politik internal, Politik luar negeri masing-masing negara. selain itu mengangkat pula isu reunifikasi dan isu nuklir yang sangat mempengaruhi hubungan keduanya.

Ekonomi, Politik, dan Politik Luar Negeri Korea Utara

Korea Utara merupakan salah satu negara komunis yang ada di wilayah Asia Timur. Nama asli dari Korea Utara adalah The Democratic People’s Republic of Korea, dengan populasi penduduk 23.900.000 jiwa, dengan ibu kotanya Pyongyang (news.bbc.co.uk). Korea Utara mempunya presiden yang telah ditetapkan ‘abadi’ yaitu Kim Il-sung yang sudah meninggal, sehingga sekarang Korea Utara dipimpin oleh seorang chairman, National Defence Comission yang merupakan putra dari Kim Il-sung yaitu Kim Jong-il.

Pada dasarnya Korea utara adalah negara penganut komunis tertutup, bahkan menurut saya masih ada pola-pola otoriter dimana pemerintah relatif kaku dalam mengatur dan membuat kebijakan bagi rakyatnya. Sistem semacam ini akhirnya menjadi tanah subur bagi banyaknya pelanggaran hak asasi manusia. Kenyataan ironisnya adalah badan-badan bantuan memperkirakan bahwa kurang lebih ada dua juta orang telah meninggal sejak pertengahan 1990-an karena kekurangan pangan akut yang disebabkan oleh bencana alam dan buruknya sistem ekonomi. Negara bergantung pada bantuan asing untuk memberi makan jutaan rakyatnya (news.bbc.co.uk). Pilihan untuk menutup diri agaknya justru membuat keadaan menjadi semakin buruk, terlebih ketika ketertutupan ini bukan hanya mengenai hubungan dengan negara lain, namun juga pembatasan penyebaran berita kepada rakyatnya sehingga rakyatnya dibuat tidak tahu mengenai berita-berita di dunia luar (news.bbc.co.uk). Hal ini menurut saya, semakin membuat rakyat tidak berkembang dan semakin bergantung kepada pemerintah semata.

Kisaran tahun 1980an perekonomian Korea Utara semakin suram. Sehingga akhirnya tercetus program tujuh tahun (1987-1994) dimana dilakukan modernisasi produksi serta membuka diri bagi investasi yang disengaja lebih difokuskan pada industri berat dan perusahaan pembangkit listrik, karena mereka memiliki hambatan pada industri berupa kurangnya energi sehingga banyak industri yang berproduksi tidak maksimal. Hambatan lainnya adalah kurangnya lahan yang memadai sehingga membuat Korea Utara melakukan banyaknya impor dan besarnya hutang luar negeri, sekitar 2.7 triliun dolar pada Eropa dan Jepang dan 4.0 triliun dolar pada Uni Soviet dan China  (Wang, 1997:301).

            Dalam mengusahakan program-program pembangunnya Korea Utara memodifikasi ideologi politiknya terhadap pihak asing, yaitu hanya untuk memperoleh teknologi dan modal luar negeri. Investasi bentuk ini diperoleh pertama kali dari kelompok pro-Pyongyang di Jepang dengan nilai sebesar 1,2 triliun dolar. Sentralisasi ekonomi diubah dengan eksperimen free market di kota dan beberapa provinsinya. Keseluruhan kebijakan berakhir pada target penyelesaian musibah ekonomi, hingga wacana unifikasi dengan Korea Selatan pun diadakan (Wang, 1997: 302).

Dari segi politik internal, seperti yang sempat disinggung sebelumnya, bersama dengan Juche sebagai dasar ideologi dari Korea Utara, Kim Il Sung menjadi sosok bapak yang kekuasaannya berbudi tinggi dan penuh kebaikan. Pemimpin selalu dianggap benar dan setiap pemikirannya merupakan representasi dari keinginan rakyat dan bangsanya. Juche dan Kim Il Sung menjadi perwujudan dari “sosialisme nasional Korea Utara” (Wang, 1997: 288). Juche sendiri dapat dipahami sebagai bentuk Self-reliance yaitu melakukan kontak dengan pihak asing sesedikit mungkin kecuali pada negara-negara yang mendukungnya yaitu China dan Rusia. Juche mengandung sedikit dasar dari persepsi Marxis-Lenin atau Maoisme (Wang, 1997: 288).

Konstitusi yang berlaku di Korea Utara, yaitu konstitusi Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) yang eksis sejak 1948, namun terdapat bentuk amandemen yang menggantikannya sejak 17 Desember 1972 (Wang, 1997: 290). Presiden menempati kekuasaan eksekutif, namun sekaligus menjadi komandan tertinggi angkatan bersenjata, dan kepala kementrian pertahanan. Sejak konstitusi 1948, Presiden adalah sekaligus perdana menteri (susang) dan pemimpin standing committee di MPR (Wang, 1997: 290). Secara normatif, kekuasaan presiden, diawasi oleh MPR sebagai badan tertinggi dalam kekuatan negara. Namun pada prakteknya, MPR tidak lebih dari sekedar ‘penyedia stempel’ bagi keputusan Presiden. Dalam MPR terdapat 615 deputi yang masing-masing mewakili 30.000 orang, dipilih dengan masa bakti empat tahun (Wang, 1997: 291).

Dalam bahasan mengenai politik luar negeri, kepemilikan nuklir Korea Utara menjadi sebuah signifikansi tersendiri, termasuk dalam Politik luar negeri Korea Utara, yaitu sebagai sebuah kekuatan tersendiri bagi Korea Utara dalam menghadapi negara lain seperti Amerika dan Korea Selatan. Konteks politik luar negeri selain dipengaruhi hal tersebut, juga sangat ditentukan dengan ideologi juche yang membuat arah tindakan korea Utara terhadap pihak asing menjadi cukup kritis, yaitu hanya menjalin hubungan dengan mereka yang mendukung, dalam cakupan ketika Korea Utara memang merasa perlu untuk meminta bantuan dari mereka, semisal ketika keterpurukan ekonomi seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya.

            Ekonomi, Politik, dan Politik Luar Negeri Korea Selatan

Semenanjung Korea berbatasan dengan Laut Kuning di bagian barat dan Laut Jepang di sebelah timur. Dalam hal ini semenanjung tersebut mengalami perluasan sekitar 195 mil dari pulau Honshu, Jepang. Lokasi strategis dari Semenanjung Korea tersebut tersebut merupakan kunci utama dalam mempelajari sejarah pembangunan Korea. Terdapat enam sungai besar di semenanjung ini yang akhirnya membuat wilayah Korea Selatan memiliki luas daratan yang lebih kecil (www.state.gov). Korea Selatan telah mengalami perkembangan yang pesat sejak berabad-abad lalu hingga sekarang. Korea Selatan yang awalnya merupakan negara kecil dengan ekonomi yang lemah kemudian dapat tumbuh menjadi negara yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan pemerintahan yang semakin kuat pula, bahkan kini menjadi kekuatan ekonomi paling maju ke 17 di seluruh dunia (www.state.gov). Peningkatan ini dimulai dari keputusan Korea Selatan untuk mengalihkan orientasi ekonominya dari agrikultur pada industry perdaganga, serta dengan mengijinkan investasi luar untuk masuk.

Dalam perpolitikannya, Pihak yang aktif dalam melakukan kegiatan politik di Korea Selatan hanyalah elit politik dan dan oposisinya dan juga partai oposisi. Kelompok-kelompok ini yang aktif berperan pada politik yang terjadi di Korea Selatan. Kelompok elit pemerintahan berusaha untuk terus menjaga kekuatan yang dimilikinya berdasarkan mandat yang diberikan oleh Supreme Leader. Berkat aktifitas pemerintah yang terus meningkat dan proses yang maju, sejak tahun 1973-1974 tingkat keaktifan masyarakat dalam politik semakin meningkat. Pemerintahan secara garis besar terbagi pada kekuatan presiden, legislatif, dan yuridiksi. Namun seringnya dipengaruhi oleh presiden, yaitu Lee Myung-Bak (news.bbc.co.uk). Presiden sebagai kepala pemerintahan akan dipilih melalui pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali.

Hubungan Korea Selatan dengan pihak asing juga cukup intensif terjadi, terlebih dengan negara superpower Amerika Serikat. Bahkan bagi jika kita lihat dari sisi Amerika sendiri, Korea Selatan dijadikan sebagai salah satu negara dengan tingkat kerja sama yang paling intens dilakukan, ditunjukkan dengan posisi ke tujuh Korea Selatan sebagai partner ekonomi Amerika Serikat (www.state.gov). Politik luar negeri Korea Selatan sendiri juga sanagt dipengaruhi dengan isu reunifikasi dengan Korea Utara, serta mengenai respon Korea Selatan atas kepemilikan nuklir Korea Utara.

Isu Reunifikasi

“For almost 20 years after the 1950-53 Korean War, relations between North and South Korea were minimal and very strained” (www.state.gov) 

Kenyataan bahwa negara yang bersaudara ini justru tidak memiliki hubungan yang baik akhirnya mengalami tahap pencerahan dengan cetusan untuk proses unifikasi, Proposal unifikasi ini dimulai dengan agenda-agenda politik disertai dengan dibukanya jalur-jalur perjalanan lintas negara untuk mengusahakan reunifikasi keluarga-keluarga yang terpisah sejak tahun 1945 dan tujuan utamanya tetap adalah kepentingan dagang dengan Korea Selatan. Tahun 1971, dimana kedua negara ini bertemu untuk membicarakan kelanjutan ‘keluarga Korea’. Akhirnya pada Juli 1972, mereka bersepakatan untuk proses reunifikasi, dan terus diupayakan dengan adanya komunikasi dan hubungan yang mulai membaik, ditambah ketika Kim Dae-Jung mencetuskan sunshine policy­-nya. Sayangnya hingga saat ini hubungan keduanya belum sepenuhnya mau untuk kembali bersatu, dan hal ini menurut saya dikarenakan adanya rasa saling tidak percaya juga karena permasalahan nuklir serta intervensi Amerika Serikat yang terkadang terlampau jauh. Terlebih, sejak keluarnya Korea Utara dari Nuclear-Proliferation Treaty hubungan keduanya kembali memburuk (Wang, 1997:303).